Lutfi Adam
BATANG, - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan ibu hamil, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi juga berpotensi memengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meskipun secara filosofis semua orang membutuhkan makanan bergizi, implementasi program ini di daerah masih memerlukan banyak penyesuaian.
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Su'udi, mengungkapkan pandangannya terkait program ini saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa, 4 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus diamankan dan disesuaikan dengan kondisi di daerah. Namun, ia mempertanyakan urgensi program ini dalam bentuk makanan gratis.
"Ini program pemerintah pusat yang harus kita kondisikan dan amankan. Tapi studinya seperti apa? Itu yang lebih tahu pemerintah pusat. Setahu saya, belum pernah ada orang yang melakukan demonstrasi meminta makan bergizi gratis, " ujarnya.
Meskipun demikian, Su'udi mengakui bahwa MBG merupakan bagian dari visi dan misi Presiden yang harus dijalankan hingga ke daerah. Namun, karena masih merupakan program baru, kesiapan di lapangan belum mencapai 100 persen. "Harus dilakukan sedikit demi sedikit agar berjalan dengan baik, " tambahnya.
Salah satu harapan yang disampaikan Su'udi adalah agar program ini bisa dinikmati oleh semua anak, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. "Anak-anak kita banyak yang sekolah di swasta, mereka juga anak bangsa yang seharusnya mendapatkan hak yang sama. Jadi, program ini harus bisa merata, " tegasnya.
Namun, ia juga menyoroti dampak program MBG terhadap APBD. Dengan adanya instruksi untuk mengalokasikan anggaran pendampingan, maka pemerintah daerah harus melakukan refocusing anggaran. Hal ini tentu berpengaruh terhadap program pembangunan daerah yang sebelumnya telah direncanakan.
"APBD kita misalnya Rp2 triliun, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) baru sekitar Rp400 miliar. Artinya, ada banyak mandatory spending dalam APBD yang harus dipenuhi. Dengan adanya refocusing untuk program MBG, tentu beberapa rencana pembangunan bisa terdampak, " jelasnya.
Meski begitu, Su'udi tetap mendukung kebijakan ini karena sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia.
"Bagaimanapun, ada yang lebih penting, yaitu makan bergizi gratis. Kita sedang dalam kondisi darurat stunting. Jika kita tidak bisa memberikan makanan bergizi, maka Presiden harus turun tangan dan mengambil keputusan ini, " pungkasnya.
Paman Adam
Achmad Sarjono 
